331 Tenaga Harian Lepas di Banyuwangi Diberhentikan, Ini Penjelasan Bupati Ipuk

  Rabu, 03 Maret 2021   Andres Fatubun
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas saat dilantik beberapa hari lalu. (ayosurabaya/Praditya Fauzi Rahman)

BANYUWANGI, AYOSURABAYA.COM -- Sebanyak 331 Tenaga Harian Lepas di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi mulai dikurangi. Kondisi ini menuai pro dan kontra baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Menanggapi hal ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menjawab akan ada evaluasi dan kebijakan yang diambil. Namun keputusan pemberhentian ini memang telah sesuai dengan pertimbangan.

“Memang ini menjadi viral ya, tapi perlu dipahami jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk tenaga THL ini sudah melebihi angka anggaran untuk ASN, jadi ya seperti buah simalakama,” kata Ipuk, Rabu (3/3/2021).

Meski demikian, Bupati Ipuk tak tinggal diam. Pihaknya akan mengambil kebijakan yang solutif bagi para THL tersebut.

“Kita akan evaluasi dan akan mengambil kebijakan. Kita lakukan langkah-langkah mencari cara agar THL ini tidak terlalu berdampak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKD Banyuwangi Nafiul Huda menjelaskan, pengurangan tenaga harian lepas ini dikarenakan pemerintah daerah tengah melakukan penyesuaian pegawai. Sebab, jumlah pegawai yang ada saat ini sudah melebihi kebutuhan sebenarnya.

“Jadi rasionalisasi pegawai ini dilakukan berdasarkan Anjab (analisis jabatan) atau ABK (analisis beban kerja). Kita selama ini masih over (pegawai), karena pengangkatan kita selama ini berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan organisasi,” kata Nafiul Huda.

Setelah dilakukan rasionalisasi berdasarkan Anjab dan ABK, kata Huda, kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Banyuwangi hanya sebesar 7.313 pegawai. Kebutuhan personil itu meliputi 3.897 PNS, 114 PPPK, dan selebihnya adalah THL.

Namun, jumlah pegawai Pemkab Banyuwangi yang ada saat ini mencapai 7.902 orang atau mengalami kelebihan sebanyak 589 personil. “Kalau didasarkan pada hasil anjab dan ABK, maka jumlah pegawai yang harus dirasionalisasi mencapai 500 an orang lebih. Namun itu tidak mungkin dilakukan, baru dirasionalisasi 300 an saja sudah ramai,” ungkapnya. 

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar