Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Ini Respons PWNU Jatim

  Rabu, 03 Maret 2021   Praditya Fauzi Rahman
[Ilustrasi] Minuman keras. (Istimewa)

GAYUNGAN, AYOSURABAYA.COM -- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) angkat bicara soal langkah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tentang investasi minuman keras (miras).

Sekertaris PWNU Jatim Akhmad Muzakki mengatakan, PWNU Jatim mengapresiasi keputusan Jokowi mencabut ketentuan lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di antaranya mengatur persoalan penanaman modal untuk minuman beralkohol dengan memperbolehkan investasi minuman keras atau minuman beralkohol di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua yang diteken 2 Maret 2021.

MUI Tolak Keberadaan Pabrik Minuman Beralkohol di Mojokerto

"Mengapresiasi setinggi-tingginya keputusan Presiden di atas sebagai bagian dari kearifan dan kebijaksanaan yang terukur dalam merespons masukan dan aspirasi rakyat dalam berbagai kapasitas dan latar belakang," kata Akhmad melalui keterangan tertulis yang diterima AyoSurabaya.com, Rabu (3/3/2021).

Akhmad mengatakan, PWNU Jatim memberikan penghormatan yang tinggi kepada Presiden atas keputusannya. Hal itu karena menjadikan masukan para kiai dan ulama sebagai bagian penting dari pertimbangan utama pencabutan ketentuan lampiran Peraturan Presiden (Perpres) yang mengarah kepada legalisasi miras.

Dia ingin agar pemerintah lebih serius mengawasi peredaran miras yang tidak semestinya. "Menghaturkan doa untuk kesehatan dan keberhasilan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam memimpin Indonesia," katanya.

Daftar Minuman Tradisional Khas Kediri Jawa Timur tanpa Alkohol

Sebelumnya, regulasi perihal investasi miras memang tercantum pada lampiran III Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Nomor: 852/PW/A-II/L/III/2021. Isinya, memuat tentang daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu, termasuk bidang usaha miras atau minuman beralkohol (mihol).

Spesifikanya, terdapat 3 jenis bidang usaha yang terdiri atas industri minuman keras mengandung alkohol; industri minuman keras mengandung alkohol anggur; industri minuman mengandung malt. Untuk penanaman modal baru, bisa dilakukan di Provinsi Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara dengan ketentuan wajib memperhatikan kearifan dan budaya setempat.

Untuk penanaman modal di luar dari provinsi itu, perlu memperoleh izin. Kemudian, penetapan akan dilaksanakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan dari gubernur daerah masing-masing.

Pabrik Tahu Tertua di Surabaya Masih Gunakan Alat dan Cara Tradisional

6 Minuman Tradisional Beralkohol dari Indonesia, Ada dari Jatim

Namun, aturan itu menuai kontra dan penolakan dari sejumlah kalangan. Termasuk para tokoh agama dan publik.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar