Denda Pelanggar PPKM Mikro Capai Rp810 Juta

  Selasa, 09 Maret 2021   Praditya Fauzi Rahman
Ilustrasi pelaksanaan PPKM Mikro. (pixabay)

GAYUNGAN, AYOSURABAYA.COM -- Kepolisian Daerah Jawa Timur menjaring puluhan orang yang membandel selama razia Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Dari pelanggaran tersebut, Satuan Tugas (Satgas) PPKM Mikro memperoleh denda hingga ratusan juta rupiah selama 2 pekan.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, mengatakan para pelanggar yang terbukti tak mematuhi protokol kesehatan dan jam malam tak hanya mendapat sanksi teguran, tapi juga penindakan. Penindakan tersebut sesuai tingkat pelanggaran masing-masing pelanggar, mulai penyitaan Kartu Tanda Penduduk, denda administrasi, sampai teguran tertulis.

AYO BACA : Indonesia Idol: Azhardi Pulang

Data yang diperoleh dari Polda Jatim menyebut, untuk denda administrasi yang terkumpul dari para pelanggar PPKM hampir setengah milyar rupiah.

"Nilai denda yang terkumpul mencapai Rp810.884.150," beber Gatot kepada AyoSurabaya.com, Selasa (9/3/2021).

AYO BACA : Pria Asal Tulungagung Tewas Lompat dari Lantai 2 Tunjungan Plaza

Denda yang terkumpul senilai ratusan juta rupiah itu berasal dari 16.647 denda administrasi. Sedangkan, untuk jumlah KTP atau paspor yang disita dari para pelanggar mencapai 37.288 buah.

Dalam masa perpanjangan PPKM Mikro ini, Gatot mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan prokes secara ketat. Tujuannya, untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19 di Jatim.

"Tetap terapkan dam patuhi prokes. Selain menjaga diri masing-masing, juga untjk keluarga, dan orang sekitar dari persebaran Covid-19," lanjut dia.

Perihal penerapan perpanjangan masa PPKM Mikro di Jatim, Gatot menegaskan pihaknya masih melakukamnya bersama sejumlah instansi terkait, baik dari TNI, Pemprov, maupun partisipasi tokoh-tokoh masyarakat dan agama guna meminimalisasi penyebaran virus SARS CoV-2.

Sebelumnya, PPKM dan PPKM Mikro berlangsung di sejumlah daerah di Jatim dan Bali sejak tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Kemudian, diperpanjang hingga Senin (8/3/2021) kemarin. Dalam penerapannya, masyarakat diwajibkan menerapkan prokes dan mematuhi jam malam yang telah ditetapkan dalam regulasi pemerintah.

AYO BACA : Pedangdut Terseret Suap Pengadaan Bansos, Diduga Terima Uang Rp150 Juta

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar