Pemerintah Alokasi Rp184,83 triliun untuk Kebutuhan UMKM

  Jumat, 12 Maret 2021   Praditya Fauzi Rahman
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

GUBENG, AYOSURABAYA.COM -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19, yakni melakukan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro dan memulihkan kepercayaan publik dengan melakukan vaksinasi.

Dalam webinar ‘Penguatan Dukungan UMKM dan Sektor Ketenagakerjaan sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi 2021’ yang digagas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR) pada Jumat (12/03/21) siang, Airlangga menegaskan pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Total usaha, ada sekitar 64,2 juta atau 99% yang ada di Indonesia. Di Jawa Timur (Jatim) sendiri, sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian. Bahkan, kontribusi UMKM mencapai 56% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

AYO BACA : Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Mojokerto, 5 Rumah Rusak

“Pemerintah mengalokasikan program sebesar Rp184,83 triliun, untuk kebutuhan UMKM dan biaya korporasi yang diberikan dalam bentuk 6 stimulus," terangnya saat webinar bersama FEB Unair Surabaya, Jumat (12/3/2021).

Stimulus yang dimaksud adalah subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan, penempatan dana pada bank umum dengan berupa insentif pajak, hingga sejumlah dukungan lain.

Tak hanya alokasi dana UMKM, pemerintah juga membesut program kredit usaha rakyat, sebut saja pemberian perpanjangan subsidi bunga senilai 3% selama 6 bulan. Lalu, ada pula peniadaan angsuran pokok, relaksasi kebijakan tour, hingga membuat skema kur super mikro yang diberlakukan di tahun 2021 secara khusus kepada ibu rumah tangga yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

AYO BACA : 2 Pedagang Tokek Curi Fortuner

“Bantuan presiden terkait produktif usaha mikro, untuk pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan, diperluas tahun 2021,” lanjut dia.

Pemerintah pun menjalankan program kerja yang dimanfaatkan para pekerja di sektor UMKM terdampak pandemi Covid-19, melalui berbagai program latihan reskilling dan upskilling. Hingga kini, sufah digunakan 13 gelombang dengan jumlah pendaftar mencapai 53 juta serta jumlah penerima manfaat sekitar 16 juta.

Guna meningkatkan daya saing UMKM di masa pagebluk, ada 3,7 juta UMKM yang berhasil di-onboarding-kan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan sejumlah platform e-commerce. Selain itu, pemerintah juga berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pendaftaran UMKM sesuai norma standar prosedur dan kriteria dengan tujuan agar UMK dan koperasi dapat menjadi sebuah lembaga formal.

“Perlu adanya kerja sama dengan stakeholder, termasuk akademisi untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM,” tandas dia.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, UMKM memperoleh kemudahan dalam sertifikasi halal. Bahkan, kewajiban ini berdasarkan kenyataan pelaku UMKM sesuai standard halal dan tak dibebankan biaya. Lalu, ada pula sejumlah fasilitas terkait pembentukan badan usaha, baik dalam bentuk PT maupun koperasi.

Foto Istimewa (Humas Unair Surabaya)

AYO BACA : Kamis Sore, Korban Tewas Kecelakaan Bus di Sumedang Bertambah Menjadi 29 Orang

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar