Per April 2021, Warga Surabaya Tinggal Tunjukan KTP agar Dapat Layanan Kesehatan

  Rabu, 17 Maret 2021   Praditya Fauzi Rahman
[Ilustrasi] Per April 2021, Warga Surabaya Tinggal Tunjukan KTP agar Dapat Layanan Kesehatan. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

GENTENG, AYOSURABAYA.COM -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Surabaya perihal kerja sama program Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) untuk warga Kota Surabaya dan memastikan bahwa pendataan warga Surabaya pemegang jaminan kesehatan yang masuk telah mencapai 90% lebih.

Dengan begitu, ke depannya seluruh warga Surabaya hanya wajib menggunakan KTP saja apabila ingin mendapatkan layanan kesehatan.

"Insyaallah, 1 April 2021 seluruh warga KTP Surabaya di manapun rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah kota, cukup dengan KTP. Sudah bisa dilayani (kesehatannya)," ujar Eri, Rabu (17/3/2021).

Adapun program Universal Health Coverage (UHC) itu bertujuan apabila pemegang jaminan kesehatan pada sebuah kota telah mencapai 95%. Warga yang mengalami sakit, hanya perlu menunjukkan KTP untuk memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya.

Program itu juga untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa perlu menghadapi kesulitan finansial dan segera mendapatkan penanganan lebih lanjut.

"Untuk mendapat layanan kesehatan, warga KTP Surabaya tak perlu menggunakan surat keterangan miskin," kata pria yang kerap disapa Cak Eri itu.

Eri menjelaskan, apabila warga sebelumnya sudah membayar BPJS secara mandiri kelas 1, tiba-tiba tak sanggup membayar, otomatis bisa dimasukkan kelas 3. Selanjutnya, pembayaran untuk pelayanan kesehatan itu menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya.

"Misalnya, ada warga Surabaya sakit di (BPJS) kelas 1, tiba-tiba  tidak mampu membayar, dia berubah ke kelas 3. Ketika pindah ke kelas 3, otomatis langsung (biaya) dicover oleh pemerintah kota," katanya.

Pemkot Surabaya juga siap menanggung pembayaran BPJS Kesehatan warga Surabaya bila seseorang tersebut sudah nonaktif ketika resign atau tak lagi bekerja di perusahaan yang menanggung biaya BPJS-nya lagi. Eri berharap, tidak ada lagi warga Surabaya yang sakit dan sedih lantaran tak dilayani kesehatannya.

Terpisah, Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur (Jatim) I Made Puja Yasa mengapresiasi upaya Wali Kota Eri Cahyadi bersama jajarannya untuk mengawal proses pendataan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Surabaya. "Komitmen yang luar biasa terkait kehadiran pemerintah dalam memastikan jaminan kesehatan di Kota Surabaya," kata Made.

Sampai saat ini, jumlah penduduk yang ter-cover dalam program secara nasional sekira 82% dari total penduduk di Indonesia atau mencapai 222 juta jiwa. Di Jatim, jumlah penduduk yang ter-cover program sebanyak 30,9 juta dari 41 juta jiwa. Artinya, masih 75% dari total penduduk di Jatim yang telah tercover pelayanan kesehatan itu.

"Posisi Surabaya saat ini, penduduk yang ter-cover dari 2,9 itu ada 2,5 juta, kurang lebih 84,4%. Jadi, saat ini Kota Surabaya sudah diatas rata-rata nasional," tuturnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar