Petisi THR Tanpa Tukin, Korpri: PNS Seharusnya Bersyukur

  Minggu, 09 Mei 2021   Andres Fatubun
Ilustrasi ASN.

JAKARTA, AYOSURABAYA.COM -- Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah mengingatkan pegawai negeri sipil (PNS) agar dalam menyampaikan aspirasi maupun pendapat yang berbeda, melalui wadah yang tersedia yakni Korpri. Zudan mengingatkan, PNS sebagai bagian aparatur negara tidak menggunakan cara seperti penandatangan petisi.

Pernyataan itu sebagai respons Zudan, terhadap petisi yang digagas sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak THR dibayar tidak full atau tanpa tunjangan kinerja.

"Kalau ada ungkapan-undangan yang tidak cocok sebaiknya PNS disalurkan melalui Korpri, tidak melalui metode-metode seperti itu," kata Zudan yang dikutip dalam keterangannya, Jumat (7/5).

Sudah mengingatkan PNS agar menyampaikan aspirasi tetap menjaga marwah sebagai bagian aparatur negara. Sedangkan, aksi penandatangan petisi menurutnya tidak tepat dilakukan oleh aparatur negara.

"Ini tidak cocok dengan kode etik menjaga NKRI, menjaga marwah negara. Semua ada salurannya. Harus disalurkan dengan baik," kata Zudan.

Sebelumnya, Zudan juga merespons petisi itu dengan mengajak seluruh PNS lebih bersyukur dan berbagi beban di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, nasib PNS jauh lebih beruntung dibandingkan masyarakat lain di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, meski PNS bekerja dari rumah atau work from home (WFH) namun masih memperoleh gaji secara utuh.

Seluruh PNS tahun ini juga memperoleh THR di tengah pandemi yang berdampak terhadap seluruh sektor, termasuk sektor keuangan negara yang sangat sulit.

"PNS mestinya bersyukur, saya mengajak teman-teman itu menaruh rasa syukur yang sedalam-dalamnya bahwa negara masih memberikan perhatian besar kepada para PNS," kata Zudan dalam keterangannya, Jumat (7/5).

Zudan, sebagai Ketua Korpri untuk mengajak PNS, termasuk para penandatangan petisi penolakan THR agar bersyukur, bahkan berbesar hati berbagi beban. Sebab, banyak masyarakat dengan profesi lain sangat terdampak, ada yang tidak mendapat THR, bahkan ada yang harus dirumahkan.

"Karena itu PNS semestinya bersedia berbagi beban, berbagi penderitaan, empati dengan kalangan masyarakat yang jauh lebih menderita," ungkapnya.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar