Penjelasan Mensos RI Soal Video Bupati Alor Marah-Marah yang Viral di Media Sosial

  Jumat, 04 Juni 2021   Praditya Fauzi Rahman
Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini saat ditemui di Kota Surabaya, Jumat (4/6/2021).
GUBENG, AYOSURABAYA.COM - Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini buka suara perihal video viral yang menunjukkan Bupati Alor, NTT, Amon Djobo kepada pada 2 stafnya beberapa waktu lalu. 
 
Dia menegaskan, yang diributkan Bupati Alor adalah salah, pun dengan penyerahan Program Keluarga Harapan (PKH) langsung ke personal, sesuai peraturan yang ada.
 
"PKH itu nggak lewat daerah, kalau Bupatinya mau membagikan itu malah salah. Karena, dari bank itu langsung ke penerima, jadi langsung ke orangnya, tidak lewat siapa-siapa," kata Risma saat ditemui para pewarta di sebuah rumah makan di Kota Surabaya, Jumat (4/6/2021).
 
Risma menjelaskan, seandainya dilakukan melalui orang, berarti ada yang salah dengan mekanismenya. Menurutnya, PKH harus melalui PT Pos dan Bank.
 
"Kalau itu (pemberian PKH yang salah) terjadi, pasti itu ada penyelewengan. Karena, mekanismenya tidak begitu," ujarnya.
 
Risma menuturkan, mekanisme pemberian PKH apabila ada daerah yang sulit dijangkau, maka akan menggunakan PT Pos. Sebaliknya, bila suatu daerah bisa dijangkau oleh bank, 100% menggunakan bank.
 
Risma mengungkapkan, pemberian PKH langsung ke penerima manfaat atau yang bersangkutan, tanpa perantara atau tidak melalui siapapun. 
 
Dia menilai, Bupati Alor salah pengertian lantaran menyayangkan penyerahan PKH dan menganggap apa yang dilihat merupakan bantuan bencana.
 
"Yang disampaikan Bupati (Alor) itu ngomongnya beda, karena itu PKH. Sementara, yang diberikan ke Ketua DPRD itu bantuan bencana," tuturnya.
 
Risma memaparkan, bantuan bencana bisa melalui mana saja, baik Polres maupun dinas terkait. "Aku waktu di Subang, aku lewat Koramil. Ya karena waktu itu yang ada dia (koramil), mereka mendirikan dapur umum," katanya.
 
Risma menyatakan, bantuan bencana bisa melalui ke siapa dan ke mana saja, asal ada pertanggungjawaban yang jelas. Baik dari pemberi maupun penerimanya. Ia menilai, bantuan bencana tersebut melalui Ketua DPRD, bukan ke orang lain. Sebab, Kemensos kala itu hanya bisa menghubungi Ketua DPRD terkait. 
 
"Kebetulan, waktu itu saya dapat nomor telepon Ketua DPRD setempat, dia menyampaikan memang mengalami kesulitan serta butuh bantuan, saya masih menyimpan WAnya (chat WhatsApp). Intinya beda. Pak Bupati (Alor) ngomongnya PKH, yang diberikan ke Ketua DPRD itu bantuan bencana, karena saya menghubungi para pejabat di sana, terlebih lagi kami paling belakang mendapatkan info jika di Alor juga kena," ujar dia.
 
Menurutnya, pemberian bantuan bencana sudah dilaporkan ke Presiden RI Joko Widodo secara langsung. Meskipun, kala itu barang bantuan tak bisa mendarat lantaran syahbandar tak mengizinkan mendarat dengan alasan masih berbahaya. Maka dari itu, Risma memerintahkan staf Kemensos RI untuk menyerahkan bantuan.
 
Risma mengaku harus secepatnya mengambil langkah kala itu. Supaya, seluruh warga Alor yang terdampak bencana memperoleh bantuan secepat mungkin.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar