7 Kabupaten Kota yang Mengalami Lonjakan Drastis Kasus Covid-19, Tertinggi Mencapai 7594 %

  Kamis, 10 Juni 2021   Andres Fatubun
Pemeriksaan pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu. (ayosurabaya/Praditya Fauzi Rahman)

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM -- Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memprediksi, kenaikan kasus Covid-19 masih akan terjadi hingga beberapa minggu ke depan pascalibur Idul Fitri. Bahkan 7 kabupaten kota mengalami lonjakan kasus tertinggi.

Lonjakan kasus di sejumlah daerah dalam beberapa minggu terakhir ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mengantisipasi aktivitas masyarakat yang menimbulkan kerumunan dan meningkatkan potensi penularan.

“Pulau Jawa berkontribusi terhadap 52,4 persen kasus nasional dan diperkirakan akan ada kenaikan kasus dalam beberapa minggu ke depan setelah Idul Fitri,” ujar Wiku saat konferensi pers, Rabu (9/6).

7 Kabupaten Kota dengan Lonjakan Kasus Tertinggi

Satgas mencatat terdapat sembilan kabupaten kota yang saat ini berada pada situasi yang mengkhawatirkan dengan kenaikan kasus lebih dari 100 persen dan angka keterisian tempat tidur atau BOR yang lebih dari 70 persen.

Daerah-daerah itu harus segera mendapatkan penanganan sehingga kasus dapat terkendali. Kesembilan kabupaten kota tersebut, yakni:

1. Kudus dengan kenaikan kasus bahkan mencapai 7.594 persen dan BOR sudah mencapai 90,2 persen.

2. Jepara dengan kenaikan kasus 685 persen dan BOR mencapai 88,18 persen.

3. Demak dengan kenaikan kasus 370 persen dan BOR mencapai 96,3 persen.

4. Sragen dengan kenaikan kasus 338 persen dan BOR mencapai 74,84 persen.

5. Bandung dengan kenaikan kasus 261 persen dan BOR mencapai 82,73 persen.

6. Kota Cimahi dengan kenaikan kasus 250 persen dan BOR mencapai 76,6 persen.

7. Pati dengan kenaikan kasus 205 persen dan BOR mencapai 89,57 persen.

8. Kota Semarang dengan kenaikan kasus 193 persen dan BOR mencapai 87,95 persen.

9. Pasaman Barat dengan kenaikan kasus 157 persen dan BOR mencapai 75 persen.

Wiku juga meminta Satgas di daerah agar melakukan evaluasi skenario pengendalian di tingkat RT, termasuk mikro lockdown di RT berzona merah sehingga kasus dapat dikendalikan lebih efektif. 

Selain itu, untuk memaksimalkan upaya pencegahan penularan di tingkat makro, penerapan PPKM kabupaten kota di seluruh provinsi juga perlu dievaluasi khususnya dalam menutup sektor-sektor yang melanggar instruksi Mendagri No 12/2021.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar