Covid-19 Melonjak, IDI Minta Pemerintah Ambil Kebijakan Gawat Darurat

  Senin, 21 Juni 2021   Nur Khansa Ranawati
Ilustrasi isolasi mandiri (Ayobandung.com/Kavin Faza)

SURABAYA, AYOSURABAYA.COM -- Kasus Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia saat ini tengah mengalami lonjakan. Oleh karenanya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menuntut pemerintah untuk segera mengambil kebijakan gawat darurat terkait penganan Covid-19.

Tuntutan tersebut termaktub di dalam empat seruan yang dinilai mendesak untuk diterapkan di seluruh daerah untuk menekan laju kenaikan kasus Covid-19.

"Pertama, memohon kepada seluruh pemda, khususnya daerahnya mengalami lonjakan Covid-19 dan daerah sekitarnya untuk menyempurnakan strategi PPKM mikro sebagai upaya memutus mata rantai penularan serta sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020," tulis Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih dalam keterangan resminya, sebagaimana dilansir dari Republika, Senin 21 Juni 2021.

"Segera mengambil kebijakan gawat darurat dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas serta aktifitas warga untuk mengendalikan kondisi darurat tingginya lonjakan kasus Covid-19 di daerah masing-masing dan mencegah kolapsnya pelayanan kesehatan," lanjutnya.

Kedua, dia melanjutkan, IDI memohon pada pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja membantu perawatan pasien Covid-19 agar tidak mudah terinfeksi. Sehingga nakes dapat terus memberikan pertolongan dan perawatan serta dapat menjamin pelayanan terhadap pasien Covid-19 tetap berlangsung. 

Seruan ketiga, dia menambahkan, yaitu memohon kepada pemerintah untuk mempercepat vaksinasi massal dan memperluas upaya tracing dan testing pada semua kelompok umur termasuk anak-anak. 

"Keempat adalah meminta masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum," katanya. 

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar