WOW! UMK 2023 Kabupaten Lamongan Bisa Naik 20 Persen Meski UMP 2023 Jawa Timur Naik 10 Persen?

- Kamis, 24 November 2022 | 15:48 WIB
UMK 2023 Kabupaten Lamongan bisa capai 20 persen meski UMP Jatim 2023 naik 10 persen? (Pixabay)
UMK 2023 Kabupaten Lamongan bisa capai 20 persen meski UMP Jatim 2023 naik 10 persen? (Pixabay)

AYOSURABAYA.COM -- UMK 2023 Kabupaten Lamongan bisa naik sampai 20 persen meski UMP 2023 Jawa Timur naik paling tinggi hanya 10 persen?

Kenaikan UMR Kabupaten Lamongan pada 2019 bisa tembus hingga 20 persen. Apakah UMK 2023 nanti juga bisa naik sampai 20 persen? Mengingat UMP semua wilayah di indonesia, termasuk Jawa Timur dikatakan naik paling tinggi 10 persen.

Pemerintah memastikan UMP 2023 mengalami kenaikan. Namun, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), prosentase kenaikannya dipastikan tak boleh lebih dari 10 persen.

Baca Juga: 15 Kata-kata Ucapan Selamat Hari Guru Nasional 2022, Pesan Mendalam Penuh Makna untuk Bapak Ibu Guru

Batasan prosentase kenaikan tersebut dibuat agar keberlangsungan bekerja tetap terjaga. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 18 tahun 2022 yang baru diteken dan diundangkan pada pekan lalu.

Atas berlakukan Permenaker tersebut, kenaikan 20 persen untuk Kabupaten Lamongan dipastikan tidak mungkin. Namun, masih ada kesempatan bagi daerah tersebut untuk mendapatkan kenaikan upah maksimal, sebesar 10 persen.

Permenaker No 18 Tahun 2022 tentang pedoman penetapan upah minimum tahun 2023 ini sekaligus menggantikan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang sempat menuai protes jika diterapkan untuk penetapan kenaikan upah minimum tahun 2023.

Permenaker tersebut itu juga mengatur formula perhitungan dan jadwal pengumuman penetapan upah. Adapun tujuan pengaturan penghitungan dan tata cara penetapan upah minimum tahun 2023 ini tak lain untuk mendapatkan nilai yang diharapkan.

Baca Juga: 35 Link Twibbon Hari Guru Nasional 2022 Pasang Foto Guru Bersama Teman Sekelas dan Unggah di Media Sosial

Dengan demikian, jelas bahwa maksud pengaturan mengenai penghitungan dan tata cara penetapan upah minimum tahun 2023 yang diatur dalam Permenaker ini adalah  dengan optimalnya fungsi Dewan Pengupahan  melakukan analisa yang  cermat seperti yang telah saya jelaskan maka rekomendasi yang akan diberikan  kepada Gubernur akan di diperoleh angka yang   diharapkan, dan diterimana oleh seluruh pihak selanjutnya akan ditetapkan oleh  Para Gubernur," kata Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sekaligus Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Halaman:

Editor: Reny Diana Putri

Sumber: BPS

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X