Setelah Amerika Serikat, Inggris dan Selandia Baru Larang Penggunaan TikTok, Apa Sebabnya?

AYOSURABAYA.COM - Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru dikabarkan melarang penggunaan aplikasi TikTok di perangkat pemerintahan mereka.

Pelarangan penggunaan TikTok untuk ketiga negara tersebut buntut dugaan adanya kekhawatiran dalam masalah keamanan data.

Inggris sendiri mengumumkan larangan penggunaan TikTok pada hari Kamis, mengutip kepemilikan aplikasi oleh perusahaan China sebagai risiko keamanan.

Baca Juga: China Paksa Amerika Serikat untuk Buktikan Aplikasi TikTok Ancam Keamanan Nasional

Kanselir Kadipaten Lancaster Oliver Dowden menyebut, larangan itu sebagai tindakan pencegahan, mengikuti langkah serupa yang diambil oleh Amerika Serikat, Kanada, India dan badan eksekutif Uni Eropa.

The New York Times melaporkan, bahwa aplikasi media sosial itu mengumpulkan dan menyimpan sejumlah besar data pengguna.

Data pengguna itu termasuk kontak, konten pengguna, data geolokasi, yang sangat sensitif dan rentan.

Baca Juga: Rusia Adakan Pertemuan dengan China Akhir Bulan Maret 2023, Apa yang Dibahas?

Pasca Covid, TikTok telah menimbulkan lebih banyak kekhawatiran daripada kebanyakan orang lantaran dimiliki oleh perusahaan China.

Kekhawatiran Inggris mencerminkan apa yang diungkapkan oleh pemerintah Barat lainnya bahwa TikTok dapat membagikan data sensitif dari perangkat yang digunakan oleh politisi dan pejabat senior dengan pemerintah Beijing.

Pada hari Senin, Perdana Menteri Rishi Sunak mengungkapkan, bahwa China sebagai tantangan yang menentukan zaman bagi tatanan dunia internasional.

Baca Juga: Tiktok Dikenakan Sanksi dari Turki hingga 1,75 Juta Lira, Apa Sebabnya?

Larangan itu hanya berlaku untuk telepon kantor resmi pejabat pemerintah, dan Dowden menekankan bahwa itu adalah pendekatan proporsional untuk melindungi sensitivitas data pemerintah.

TikTok mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan pemerintah Inggris, menggambarkan larangan tersebut didasarkan pada kesalahpahaman mendasar dan didorong oleh geopolitik yang lebih luas.