Jokowi 'Letoi' Tuntaskan Kasus HAM

- Kamis, 10 Desember 2020 | 07:15 WIB
Presiden Jokowi. [Foto: Sekretariat Presiden]
Presiden Jokowi. [Foto: Sekretariat Presiden]

GENTENG, AYOSURABAYA.COM -- Pengamat Hukum Universitas Airlangga Herlambang Wiratraman menilai pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak serius menangani masalah pelangaran HAM di Indonesia.

"Saya tidak melihat kesungguhan pemerintahan hari ini untuk bicara serius atau sungguh-sungguh tentang hak asasi manusia. Bahkan sebaliknya kekerasan-kekerasan demi kekerasan itu dianggap hal yang biasa saja," ujarnya dalam diskusi Webinar "Evaluasi Akhir Tahun Isu HAM Era Jokowi & Kekerasan Negara", Rabu (9/12/2020), dilansir dari Suara.com.

Ia pun menyoroti kekerasan kepada mahasiwa sejak 2019 sampai tahun 2020 yakni saat demonstrasi penolakan Revisi UU KPK dan penolakan UU Cipta Kerja.

AYO BACA : PILKADA SURABAYA: Machfud Arifin Kalah Telak di TPS Tempatnya Mencoblos

"Di sepanjang protes penolakan ada serangan balik dalam bentuk macam-macam ada penyiksaan, penahanan, kriminalisasi, pembubaran paksa, intimidasi yang tidak kunjung berhenti," ucap dia.

Kemudian serangan dan kriminalisasi terhadap pekerja media atas ekspresi kritik kebijakan kepada pemerintah.

Dari catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia sebanyak 28 jurnalis yang mendapatkan serangan. Kemudian YLBHI mencatat 6.000 lebih peserta aksi unjuk rasa yang ditangkap saat penolakan UU Cipta Kerja.

AYO BACA : Quick Count Sementara Poltracking: Eri-Armuji 57,09% Machfud-Mujiaman 42,91%

Lalu adanya kriminalisasi terhadap aktivitas ekspansi perkebunan, tambang dan konflik agraria. Tak hanya itu, Herlambang juga menyoroti kasus pembunuhan Pendeta Yeremia di Papua.

Halaman:

Editor: Rizma Riyandi

Tags

Terkini

X