KPBB Minta Pemerintah Paksa Industri Otomotif Produksi Kendaraan Rendah Emisi

- Rabu, 4 September 2019 | 12:11 WIB
Komite Penghapusan Bensin Bertimbal meminta pemerintah memaksa industri otomotif memproduksi kendaraan rendah emisi untuk menekan polusi di kota-kota besar. Pembatasan emisi pada gilirannya akan merangsang tumbuhnya industri mobil listrik. (Pixabay)***
Komite Penghapusan Bensin Bertimbal meminta pemerintah memaksa industri otomotif memproduksi kendaraan rendah emisi untuk menekan polusi di kota-kota besar. Pembatasan emisi pada gilirannya akan merangsang tumbuhnya industri mobil listrik. (Pixabay)***

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal meminta pemerintah memaksa industri otomotif agar memproduksi kendaraan rendah emisi untuk menekan polusi di kota-kota besar. Pabrikan yang patuh pada ketentuan itu berhak atas insentif fiskal. Sebaliknya yang tak patuh akan kena disinsentif fiskal. Pembatasan emisi juga bisa memicu tumbuhnya kendaraan listrik.

JAKARTA, AYOSURABAYA.COM-- Komite Penghapusan Bensin Bertimbal meminta pemerintah memaksa industri otomotif agar menghasilkan kendaraan rendah emisi guna menekan polusi udara terutama di kota-kota besar.

”Kenapa industri otomotif enggan memproduksi kendaraan yang rendah emisi, ya karena pemerintah tidak pernah memaksa,” kata Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Menurut Ahmad, di sejumlah negara modern, pemerintah memaksa setiap industri otomotif untuk menghasilkan kendaraan rendah emisi. ”Langkah yang dilakukan yaitu menerapkan kebijakan fiskal,” kata Ahmad.

Industri otomotif yang mengikuti kebijakan itu akan mendapat insentif fiskal. Sebaliknya, industri otomotif yang tidak menghasilkan kendaraan rendah emisi bisa kena disinsentif fiskal. ”Kita berharap ke depan pemerintah menetapkan standar emisinya,” tutur Ahmad.

AYO BACA : Tahun 2025, Indonesia Punya Mobil Listrik Sendiri

Oleh karena itu, KPBB yang telah melakukan kajian bersama sejumlah lembaga sejak 2012 mengusulkan kepada pemerintah agar standar karbondioksida kendaraan bermotor pada 2020 levelnya yaitu 118 gram per kilometer.

Kalau tidak sanggup menghasilkan kendaraan dengan emisi maksimal 118 gram per kilometer maka dikenakan cukai sebesar Rp2.250.000 per gram. Hasil riset yang dilakukan KPBB menunjukkan bahwa penerapan kebijakan itu ditaksir mampu menekan polusi udara hingga 59%.

Akibatnya, mobil dengan karbondioksida di atas 118 gram per kilometer akan dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sedangkan mobil dengan karbondioksida di bawah 118 gram per kilometer dijual lebih murah.

AYO BACA: Kampus Universitas Lambung Mangkurat Pakai Mobil Listrik untuk Operasional

Halaman:

Editor: Rahim Asyik

Tags

Terkini

WASPADA! Beredar Aplikasi MyPertamina Palsu

Jumat, 15 Juli 2022 | 14:39 WIB
X