Gelar Apel, ASN Jember Nyatakan Mosi Tidak Percaya pada Bupati Faida

- Rabu, 30 Desember 2020 | 14:03 WIB
ASN Jember Nyatakan Mosi Tidak Percaya pada Bupati Faida. (Beritajatim.com)
ASN Jember Nyatakan Mosi Tidak Percaya pada Bupati Faida. (Beritajatim.com)

JEMBER, AYOSURABAYA.COM -- Puluhan aparatur sipil negara (ASN) melakukan apel di Aula PB Sudirman, Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (30/12/2020). Mereka menyatakan mosi tidak percaya terhadap Bupati Faida.

Dilansir dari Beritajatim.com, apel semula hendak dilaksanakan pukul tujuh pagi di depan kantor pemkab, Jalan Sudarman. Namun hujan membuat acara tertunda, dan baru digelar pada pukul sembilan di aula dengan dipimpin Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief dan Sekretaris Daerah Mirfano.

Mosi tidak percaya tersebut terjadi setelah Bupati Faida mengeluarkan surat keputusan pengangkatan pelaksana tugas terhadap sejumlah pejabat. Padahal, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam surat edarannya telah melarang seluruh pemerintah daerah yang melaksanakan pemilihan untuk melakukan penggantian pejabat sampai dengan dilantiknya bupati terpilih dan tidak mengusulkan penggantian jabatan kepada Menteri Dalam Negeri.

AYO BACA : Razia Kosan, Satpol PP Amankan 2 Pasangan Kumpul Kebo

Dalam sambutannya, Mirfano mengatakan, lebih dari 13 pejabat diganti dan empat orang dibebastugaskan secara tidak prosedural. “Ini satu lagi pelanggaran yang dilakukan bupati Jember,” katanya. Selain melanggar surat Mendagri 23 Desember 2020, Bupati Faida juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Dulu kita berharap bupati baru hasil Pilkada 2015 dapat membawa perubahan. Semakin baik tata kelola pemerintahan, semakin baiknya hubungan vertikal antara pusat, provinsi, dan kabupaten, dan semakin harmonisnya hubungan legislatif dan eksekutif,” kata Mirfano.

“Tapi faktanya kita semua tahu, kesejahteraan PNS tidak semakin baik. Kita hanya mendapat TPP (Tunjangan Profesi Pegawai) selama 14 bulan selama lima tahun. Dua bulan pada 2019 dan 12 bulan pada 2020. Itu pun sangat minim,” kata Mirfano.

AYO BACA : Ada Potensi Tsunami Selatan Jawa, Waspada!

Menurut Mirfano, dulu Jember menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan. “Sekarang terpencil, dijauhi akses-akses pemerintah pusat, dijauhi dari bantuan pusat dan provinsi,” katanya.

Halaman:

Editor: Rizma Riyandi

Tags

Terkini

Mau Daftar ASN PNS atau PPPK? Kenali Perbedaan Keduanya

Kamis, 15 September 2022 | 07:42 WIB
X