Porsi APBD Surabaya Guna Pemulihan Ekonomi Dinilai Terlalu Kecil

GENTENG, AYOSURABAYA.COM -- Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menyoroti porsi anggaran pemulihan ekonomi. Menurutnya, anggaran untuk sektor tersebut hanya 2,16% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Surabaya telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Total, Rp 10,3 triliun mulai dikucurkan untuk sejumlah porsi.

Padahal, pada APBD tahun 2022, terdapat sejumlah prioritas alokasi anggaran, di antaranya:

Baca Juga: Lowongan Kerja di Sidoarjo, Dibutuhkan Teknisi Mesin Lulusan SMK

- bidang pendidikan 22,34% atau setara Rp 2.324.846.009.953.
- bidang kesehatan 20,63% atau Rp 2.146.115.654.358,
- bidang infrastruktur 19,4% atau Rp 2.021.703.899.289,
- bidang pemulihan ekonomi 2,16% Rp 224.856.253.590.

Sementara, kekuatan APBD tahun 2022 senilai Rp 10.405.185.113. Sedangkan, detil pendapatan daerah mencapai Rp 9.533.435.129.951. Lalu, belanja daerah mencapai Rp 10.395.185.797.113. Kemudian, pembiayaan daerah Rp 861.750.667.162.

Reni menilai, arah kebijakan tahun anggaran 2022 adalah pemulihan ekonomi dan sosial. Hal itu bisa dilakukan melalui penguatan sektor strategis dan dukungan terhadap usaha mikro dan sektor informal.

Baca Juga: Dibutuhkan Seorang Barista untuk Bekerja di Cafe Kawasan Gwalk Citraland, Ini Syaratnya

Ia menjelaskan, sektor pemulihan ekonomi tidak cukup apabila kudu mengandalkan dari APBD tahun 2022 saja. Lantaran, diperlukan ada peningkatan lagi pada kebijakan. Terlebih, pada regulasi atau ketentuan yang mampu menstimulus laju akselerasi perekonomian.

"Pemkot perlu membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Reni, Jumat (12/11/2021).

Disamping anggaran sektor pendidikan, kesehatan dan infrastuktur, pertumbuhan ekonomi dirasa Reni perlu lebih digenjot. Supaya, perputaran uang di kota pahlawan dalam segala lini ekonomi bisa berangsur pulih.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, selama pagebluk, warga kota pahlawan membutuhkan pahlawan pemulihan ekonomi. Maka dari itu, ia ingin ada kebijakan yang bisa membuat langkah perbaikan semakin meningkat.

Baca Juga: Komentari Puan Maharani, Bu Susi Trending di Twitter

"Optimalisasi aset pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi warga, perluas ekosistem wirausaha sampai tingkat kampung, serta kemudahan akses pembiayaan keuangan bagi UMKM," tuturnya.