Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dinilai Jadi Kunci Tangani Covid-19 di Jawa Timur

GENTENG, AYOSURABAYA.COM -- Ada beragam upaya yang dilakukan untuk menanggulangi wabah pandemi Covid-19 di Indonesia. Mulai dari menerapkan prokes secara ketat, mencegah kerumunan, hingga 'menggenjot' vaksinasi Covid-19 secara maksimal.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Profesor Wiku Adisasmito mengatakan pada prinsipnya menangani penyakit Covid-19 adalah semakin cepat belajar dan menangani, maka semakin cepat pula seseorang atau kelompok bisa merespon.

Menurutnya, seseorang atau kelompok tersebut tak perlu menunjukkan kehebatan. Namun, harus mengetahui dan memahami bagaimana merespon cepat serta menanganinya dengan tepat.

Baca Juga: Strategi Pemprov Perangi Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru 2021

Wiku mengungkapkan, pembatasan mobilitas memang menjadi salah satu kunci dalam menekan laju penyebaran Covid 19. Ia menilai, hal itu juga berpengaruh, terlebih pada implementasi kebijakan dari pemerintah.

Pun terhadap kedatangan warga negara asing, domestik, mau pun PMI. Selain itu, penerapan PPKM Mikro, juga dianggapnya dapat mempersempit ruang gerak virus. Tak ayal, prokes bisa berjalan lancar.

"Memang sulit (menerapkan prokes dan mematuhi aturan PPKM), utamanya dalam keadaan kejenuhan masyarakat meningkat. Jangan hanya percaya vaksin, tapi prokes dan pengendalian wilayah melalui Satgas terkait serta kebijakan, harus dilaksanakan dengan baik," kata Wiku, Selasa (16/11/2021).

Baca Juga: Dorong Kesehatan Jantung untuk Peringatan Hari Jantung Sedunia

Wiko menuturkan, mekanisme perubahan kebijakan telah dilakukan secara dinamis. Bahkan, sesuai dengan keadaan dan kondisi realtime di lapangan.

Menurutnya, beragam kelonggaran yang dilakukan, memang berdampak meningkatkan kegiatan serta aktifitas ekonomi masyarakat. Kendati demikian, harus mematuhi dan menerapkan prokes ketat.

"Syaratnya, tidak boleh ada peningkatan kasus (Covid-19)," ujarnya.

Wiku mengakui, sejumlah daerah telah menyampaikan laporan kerjanya. Data itu telah diperoleh dalam kurun waktu sepekan terakhir.

Ia menyatakan, interoperabilitas tersebut sangat diperlukan. Meski, masih dalam kondisi kasus terkendali.

"Kalau pas terjadi di Juli-Agustus lalu, pemerintah akan kewalahan," tuturnya.